you're reading...
Kolom Guru

Mempublikasikan Jaminan Mutu Sekolah Mungkinkah?

Oleh Sarastiana

Pelaksanaan Ujian Nasional untuk sekolah tingkat atas (SMA/ SMK) akan dilaksanakan pada bulan April 2012. Kegiatan rutin yang begitu besar menyerap energi baik itu yang langsung terkait seperti guru dan Kemdikbud maupun yang tidak langsung yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM), pakar yang mengomentari tentang esensi UN layak dan tidaknya UN sebagai parameter keberhasilan pendidikan. Masyarakat menjadi latah terhadap tolok ukur ini, jika melululuskan 100% berarti sekolah ini kualitas baik. Semakin lama semakin terasa betapa besar antusiasme publik dalam menilai kualitas sekolah. Meski demikian, masih terasa ambigu akan tolak ukur yang digunakan publik dalam menilai kualitas sekolah, khususnya pada saat publik menentukan sekolah pilihan. Bisa jadi, tolak ukur itu hanya didasarkan pada besarnya animo kebanyakan orang terhadap sekolah tertentu alias ikut-ikutan seperti yang biasa terjadi saat musim PSB. Dalam menilai kualitas, sebagian lainnya memakai dasar ketatnya pola seleksi atau tingginya nilai minimal yang dipatok, biaya yang terjangkau, atau malah sebaliknya yang bertarif tinggi. Bahkan, ada juga yang jatuh hati pada sekolah tertentu lebih karena gengsi, bukan karena kualitas atau mutunya.

Jaminan Mutu (Quality Assurance)

Diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Namun akibat keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah menyebabkan mutu keluaran sangat bervariasi. Oleh karena itu diperlukan standarisasi mutu regional dan nasional merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam upaya  quality assurance atau penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Besarnya antusiasme publik dalam menilai sekolah perlu diimbangi dengan sosialisasi jelas dan terbuka kepada masyarakat akan jaminan mutu (quality assurance). Idealnya jaminan mutu meliputi standar mutu masukan (input), keluaran (output) atau lulusan, hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) dari proses pendidikan yang dilakukan sekolah, termasuk mutu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan. Sebagai contohnya intik sekolah SMK ada jaminan bisa disalurkan untuk dalam dunia kerja, ini terkait dari sekolah sebagai lembaga jasa pelayan publik, masyarakat sudah selayaknya mendapatkan pelayanan prima atau yang terbaik (service excellent).

Publik sebagai pengguna jasa pendidikan sedini mungkin seharusnya mengetahui, minimal seperti apa standar mutu layanan dan seberapa mutu standar yang dicanangkan untuk dicapai siswa saat lulus kelak.

Bagaimana Membaca Peta Mutu Sekolah?

Pendidikan adalah bentuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) dan oleh warganegara (sekolah swasta). Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh negara atau warganegara untuk mempertahankan atau meningkatkankualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2008)

 Lewat jaminan mutu (quality assurance), publik akan mengetahui peta sekolah, mana sebenarnya sekolah yang bermutu dan mana sekolah yang sekadar diopinikan bermutu. Sehingga, masyarakat akan semakin cerdas dalam menentukan sekolah pilihan. Jadi popularitas dan anggapan sekolah unggul tidak akan lagi menjadikan masyarakat seperti pembeli kucing dalam karung.

Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan sebagaimana diungkapkan oleh Murdiyanto, Dosen Jurusan Manajemen UNY, antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan;  (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminan dan peningkatan mutu; (2) pembagian tugas dan tanggungjawab yang proporsional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dan (4) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untuk pengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dengan kejelasan quality assurance, masyarakat juga akan semakin sadar bahwa mutu sekolah bukan hanya ditentukan oleh superketatnya sekolah dalam menyaring calon siswa. Justru dengan input siswa yang sudah unggul, bila sekolah meluluskannya dengan hasil unggul adalah hal biasa. Sekolah unggul sejati justru yang berani menerima siswa biasa-biasa atau apa adanya tetapi dapat meluluskannya dengan mutu yang luar biasa baiknya. Pada konteks itu, seharusnya yang dinilai hebat masyarakat adalah sekolah yang mau menerima siswa dengan nilai UN seadanya.

Membangun Image

Mempublikasikan jaminan mutu lulusan oleh sekolah akan sangat dirasakan sebagai beban  terhadap pencapaian kelulusan. Sekolah akan terbebani jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dijaminkan. Masyarakat dalam hal ini wali murid akan menuntut, menagih janji serta akan mengontrol kinerja sekolah. Masalahnya ada konsekuensi, dengan jaminan mutu (quality assurance) yang dipublikasikan, publik akan menagih janji serta mengontrol kinerjanya. Justru sekolah sebagai lembaga jasa pelayan publik selayaknya siap terhadap tagihan, kritik, kontrol, atau masukan dari masyarakat asal semuanya didasari semangat untuk maju dalam mencapai mutu. Apalagi dengan tata kelola yang baik dan sinergi yang kuat, besarnya tuntutan, kritik, dan kontrol ketat publik dapat menjadi daya dorong tersendiri terhadap percepatan peningkatan mutu pendidikan.

Sebaliknya, bila jaminan mutu (quality assurance) tidak secara terbuka dipublikasikan, apalagi tidak dirumuskan, akan masif bahwa antusiasme masyarakat dalam menilai sekolah sekadar berbuah pepesan kosong. PSB pun akan tetap menjadi bahan berita miring media massa atau menjadi agenda tahunan yang tak sepi dari permasalahan, kritik, bahkan mengkristal menjadi kegelisahan orang tua secara nasional. Pada PSB juga tetap rawan dicurigai terjadi kecurangan seperti halnya pada pelaksanaan UN yang juga rawan mengempeskan kejujuran.

Komitmen Pencapaian Mutu

Jaminan mutu (quality assurance) yang dipublikasikan secara terbuka juga dapat menjadi komitmen sekolah dalam mencapai mutu. Pada sekolah akan terjadi penguatan motivasi untuk terus berbenah sekaligus menjadi ikatan janji kepada publik akan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (continuos improvement). Akan terjadi peningkatan tanggung jawab kinerja sekolah kepada publik. Dampaknya, lambat laun tidak ada tempat bagi guru-guru yang hanya menghitung hari untuk menunggu gaji atau pencairan tunjangan. Proses pendidikan tidak sekadar jalan, mutu riil lulusan bisa terus meningkat secara signifikan.

Bila sosialisasi jaminan mutu (quality assurance) dilakukan oleh semua sekolah secara luas, dapat terjadi demitosisasi terhadap sekolah favorit atau unggulan. Akan terjadi pemerataan dan peningkatan mutu yang sampai saat ini masih menjadi bagian masalah dalam pendidikan. Pada saat PSB akan terjadi pemerataan sebaran jumlah peminat terhadap sekolah tertentu. Akan berkembang tradisi mutu pendidikan.

Komitmen untuk mencapai mutu

Penerapan jaminan mutu tidak memerlukan peralatan atau sistem manajemen baru, karena  standar pelayanan minimal (SPM ) untuk sekolah tingkat dasar, menengah dan atas telah tercantum pada standar nasional pendidikan. Sehing diperlukan komitmen atau kesadaran untuk mengadakan perubahan budaya yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan perbaikan seluruh proses secara terus-menerus, menyeluruh, dan ber­kesinambungan. Quality assurancedapat diterapkan dalam organisasi apa pun tak terkecuali, apalagi sekolah. Dengan bagaimana mensiasati kendala dan hambatan yang menghalangi penerapan tersebut pada sekolah maka pelaksanaan yang membutuhkan waktu lama tidak akan terasa.

Dengan payung hukum kebijakan publik Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta potensi dan tekad berbagai daerah untuk menjadi barometer nasional mutu pendidikan, keterbukaan akan jaminan mutu (quality assurance) sekolah sudah saatnya untuk digalakkan. Bila seluruh sekolah mempublikasikan dalam hal keterbukaan akan jaminan mutu (quality assurance) itu, terbuka lebar peluang bagi pendidikan nasional kita untuk menjadi yang terdepan.

*) Guru SMK Panca Bhakti Banjarnegara mendapat beasiswa S2 dari Kemdikbud, pada Program MMUGM Konsentrasi Manajemen Kepengawasan Pendidikan.

About smpn2pagerwojo

Blog SMP Negeri 2 Pagerwojo, Tulungagung

Diskusi

2 thoughts on “Mempublikasikan Jaminan Mutu Sekolah Mungkinkah?

  1. Komitmen..bro yang penting…..

    Posted by sarastiono | 26/09/2012, 09:47

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Arsip

Banner


%d blogger menyukai ini: